Akuntansi Internasional dan Perpajakan

Nama               :  Selviana Dianasari

Kelas               :  4EB25

NPM               :  28213362

Tugas 4.1

AKUNTANSI INTERNASIONAL DAN PERPAJAKAN

I.              HARGA TRANSFER

Harga transfer sering juga disebut intracompany pricing, intercorporate pricing,interdivisional pricing atau internal pricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangakan motif peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik,antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Ø  Faktor-faktor yang Harus dipertimbangkan Dalam Penentuan Harga Transfer Internasional

Dalam operasi domestik, tujuan system harga transfer adalah seperti yang telah dipaparkan di muka, yaitu mengevaluasi kinerja, menyelaraskan tujuan, dan menjaga otonomi divisi. Tetapi, untuk operasi di luar negeri terdapat sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah : perpajakan, regulasi pemerintah, tarip, pengendalian valas, akumulasi dana, dan joint-ventures.

Bea cukai impor sering ditentukan sebagai persentase tertentu atas nilai impor suatu produk. Semakin rendah harga produk, semakin kecil pula beacukainya. Terhadap harga transfer, pengaruh beacukai impor biasanya berlawanan dengan pengaruh pajak penghasilan. Bea cukai impor untuk barang-barang yang dikirimkan ke suatu Negara akan menjadi rendah jika harga transfernya rendah. Tetapi hal ini akan mengakibatkan laba yang tercatat di Negara tersebut menjadi tinggi, dank arena itu pajak penghasilan local atas laba tersebut juga menjadi tinggi. Jadi, di dalam menentukan harga transfer yang tepat, pengaruh faktor-faktor ini harus dikalkulasi. Karena biasanya besarnya pajak penghasilan melebihi besarnya beacukai impor, biasanya harga transfer internasional lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pajak penghasilan daripada oleh pertimbangan beacukai impor.

Ø  Pihak-pihak Utama yang Dipengaruhi Pilihan Penentuan Harga Transfer

Kebijakan penentuan harga transfer perusahaan multinasional mempunyai sejumlah tujuan. Ini meliputi tujuan untuk menghindari kuota dan restriksi valas, meminimumkan pajak, meminimumkan risiko kurs valuta, meningkatkan bagian laba dari joint ventures, menembus restriksi repatriasi laba, dan mengoptimalkan system pemberian hadiah dan evaluasi kinerja manajerial.

Tujuan-tujuan kebijakan penentuan harga transfer di atas mengacu pada fakta bahwa pilihan penentuan harga transfer yang dilakukan perusahaan mempengaruhi sejumlah pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan tersebut. Akibatnya, ada banyak lagi hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kebijakan penentuan harga transfer di dalam arena global dan bukan sekedar minimisasi pajak.

-            Pihak Internal

Karyawan dari berbagai divisi yang berbeda dari sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh metode penentuan harga transfer yang dipilih. Dengan anggapan bahwa karyawan dievaluasi berdasarkan profitabilitas divisi, karyawan divisi pembeli akan lebih senang harga transfer intraperusahaan yang rendah, sementara karyawan divisi penjual lebih senang harga transfer yang tinggi. Divisi pajak korporat lebih senang harga transfer yang merefleksi transaksi yang objektif jika perusahaan diaudit oleh otoritas pajak. Manajemen senior tingkat korporat akan lebih memilih metode penentuan harga transfer yang memaksimumkan laba konsolidasian jika gaji dan kompensasi mereka (misalnya yang berupa opsi saham) didasarkan atas kinerja perusahaan keseluruhan.

-            Pihak Ekstrenal

Badan-badan pemerintah domestik adalah meliputi instansi-instansi pemungutan pajak local dan nasional, bea cukai, badan legislative, dan lembaga-lembaga regulatori dan pelaksana. Lembaga-lembaga pemungut pajak domestik berkepentingan dengan pemungutan pajak yang “layak”.

Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak di dalam menentukan harga transfer. Matriks kepentingan yang rumit merupakan tantangan bagi manajemen dalam menentukan strategi yang memaksimumkan profitabilitas korporat tanpa melanggar hak masing-masing kelompok konstituen atau melanggar aturan yurisdiksi di mana perusahaan beroperasi.

II.           PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasioal maupun kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip yang telah diterima baik oleh Negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya.

Rumitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan diluar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. Konsep ini mencakup istilah :

1.      Netralis pajak, berarti pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan alokasi sumber daya

2.      Equitas pajak, berarti wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip serupa semestinya membayar pajak yang sama tetapi terdapat ketidaksetujuan antar bagaimana menginterprestasikan konsep ini.

Ø  Sumber Hukum Pajak Internasional

Pada dasarnya hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang didalamnya mengandung unsur-unsur asing, unsur tersebut bisa mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya maupun pemungut pajaknya.

Sumber hukum pajak internasional terdiri dari :

1.      Hukum pajak nasional yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditujukan kepada pihak lain.

2.      Traktat yaitu perjanjian pajak dengan negara lain

a.         Untuk menghindari pajak berganda

b.        Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing

c.         Untuk mengatur mengenai laba Badan Usaha Tetap (BUT)

d.        Untuk memberantas penyelundupan pajak

e.         Untuk menetapkan tarif douane

3.      Putusan hakim (nasional maupun internasional)

Tujuan umum pajak internasional adalah untuk mengeliminsai gejala pajak ganda, hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara :

1)      Dengan cara unilateral, dimana negara yang bersangkuatan memasukkan dalam perundang-undangan pajaknya ketentuan untuk menghindari pajak berganda seperti :

a.         Exemption yang didasarkan pada pure territorial principle atau restricted terrirorial principle

b.        Tax credit yang dapat dibedakan menjadi direct tax credit, indirect tax credit, dan fictious tax credit/tax sparing

2)      Dengan cara bilateral, dilakukan denga melakukan perjanjian pajak antar negara yang dikenal dengan isilah tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Untuk negara Indonesia telah memiliki Tax Treaty denagn 57 negara.

3)      Perjanjian multilateral, misalnya Igeneral Agreement Tariffs and Trade (GATT) yang mengatut tarif douane secara multilateral.

Ø  Subjek dan Objek Pajak dalam Pajak Internasional

Subjek pajak dibagi menjadi 2 :

1)        Subjek pajak dalam negeri yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri

2)        Subjek pajak luar negeri yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri

Sedangkan objek pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1)      Objek pajak dengan sumber di dalam negeri

2)      Objek pajak dengan sumber di luar negeri

Ø  Pajak Berganda Internasional

Pajak internasional mengenal azas-azas tentang domicily country dan source country. Disebut domicily country apabila negara tempat tinggal Wajib Pajak (domicily country atau home country) menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas worldwide income atas dasar asas domisili.
Apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat tinggalnya (source country, atau host country), dan kemudian dikenakan juga pajak penghasilan atas laba tersebut atas dasar asas domisili, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak dua kali (double taxation). Yang pertama oleh source country dan yang kedua oleh domicile country. Negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak atas penghasilan disebut sebagai negara-negara surga pajak (tax haven countries).

Pajak berganda dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

a.       Pajak berganda internal (internal double taxation), yaitu pengenaan pajak atas Subjek dan Objek Pajak yang sama dalam suatu negara.

b.      Pajak berganda internasional (international double taxation), yaitu pengenaan pajak dua kali (atau lebih) terhadap Subjek dan Objek Pajak yang sama oleh dua negara.

c.       Pajak berganda secara yuridis (juridical double taxation)

d.      Pajak berganda secara ekonomis (economic double taxation)

Ø  Metode Penghindaran atau Pengurangan Pajak Berganda

Dalam rangka mengurangi atau menetralisir dari kemungkinan pengenaan pajak berganda sebagai akibat dari timbulnya konflik tersebut dimuka maka ada beberapa metode yang bisa dilakukan antara lain:

1.        Metode perjanjian penghindaran pajak berganda internasional antara lain dilakukan dengan :

a.       Traktat yang bersifat multilateral yakni perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu perjanjian.

b.      Traktat yang bersifat bilateral yakni perjanjian yang menyangkut dua negara.

2.        Metode Unilateral atau metode sepihak

Cara ini ditempuh oleh negara secara sepihak melalui Yurisdiksi Nasionalnya, yakni dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan yang kemungkinan dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda kedalam yurisdiksi nasionalnya, misalnya ketentuan pasal 24 UU.PPh tentang kredit pajak luar negeri. Tata cara pengereditan ini ada dua cara yang dipakai yakni:

a.       Kredit Penuh yakni pembayaran pajak diluar negeri dikreditkan sebesar jumlah yangf dibayar diluar negeri.

b.      Kredit Terbatas yakni tata cara pengkreditan pajak yang dibayar diluar negeri menurut jumlah yang paling rendah antara yang dibayar diluar negeri dengan jumlah pajak apabila dikenakan menurut tarif di Indonesia – ini yang dianut pasal 24 UU.PPh.

3.             Metode Pembebasan

Metode ini adalah dengan cara memberikan pembebasan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dariluar negeri, cara pembebasan ini ada dua cara yang ditempuh yakni :

a.       Memberikan pembebasan sepenuhnya terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negara sumber. Artinya penghasilan dari negara sumber tidak dimasukkan dalam peghitungan pajak di Negara Domisili. Metode ini juga sering disebut dengan pembebasan penuh atau full examption.

b.      Cara pembebasan perhitungan pajak yang terhutang hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh didalam negeri, tetapi menerapkan tarif rata-rata atas seluruh penghasilan baik dari dalam negeri atau luar negeri atau disebut dengan Metode pembebasan dengan Progresi atau exemption with proression.
Metode pembebasan ini dianggap metode yang paling praktis sebab Negara Domisili tidak perlu mengetahui bagaimana suatu penghasilan dikenakan pajak di Negara Sumber.

Daftar Pustaka:

https://muhammadsyidiq.wordpress.com/2016/06/25/akuntansi-internasional-bab-xi-penetapan-harga-transfer-dan-perpajakan-internasional/

http://jefryandica.blogspot.co.id/2013/04/akuntansi-internasional.html

https://1man1a.wordpress.com/2013/01/02/pajak-internasional/

http://kartikaratnas.blogspot.co.id/2016/06/akuntansi-internasional-bab-12.html

Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Nama  :  Selviana Dianasari

NPM   :  28213362

Kelas  :  4EB25

3.4  PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan – tanggung jawab, akuntabilitas dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah-masalah tata kelola perusahaan antara lain meliputi hak dan perlakuan kepada pemegang saham, tanggung jawab dewan, pengungkapan dan transparansi dan peranan pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik tata kelola perusahaan semakin mendapat perhatian dari para regulator, investor dan analis. Pengelolah perusahaan berhubungan denga sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan tanggungjawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan perusahaan adalah sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Di antara pengelolaan perusahaan adalah hak dan perlakuan pemegang saham, pertanggungjawaban direksi, pengungkapan dan transparansi, dan peran pemegang saham.

Dallas memberikan sebuah rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan di sebuah negara. Empat komponen dari rancangan kerjanya adalah :

1. Infrastruktur pasarmencakup pola kepemilikan, keleluasaan di mana perusahaan terdaftar di masyarakat, hak kepemilikan, dan pasar untuk pengendalian perusahaan.
2. Lingkuan hukummeliputi sistem hukum dan hak pemegang saham dengan jelas diterangkan dan konsisten dan dikuatkan secara efektif.
3.  Lingkungan peraturanhampir mendekati lingkungan hukum. Agen pengaturan bertanggung jawab atas pengaturan pasar supaya  sesuai dengan hukum yang ada. Mereka memastikan aturan dan efisiensi pasar dan memperkuat ketentuan pengungkapan publik
4. Infrasturktur informasibersinggungandengan standar akuntansi yang digunakan dan apakah hasil laporan keuangan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Ini juga mencajup struktur profesi auditing dan standar profesional untuk praktik auditing dan standar profesional untuk praktik auditing dan kemandirian. Pengungkapan sesuai jadwal bisa diandalkan, informasi yang tersedian untuk publik membuat pemegang saham mampu menilai keefektifan pengelolah peusahaan dan jalan usahanya dan performa keuangannya.

Amerika Seikat, Inggris, dan Australia adalah negara maju yang membutuhkan daftar perusahaan untuk membuat pengungkapan pengelolaan perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Eropa sekarang ini telah mengubah Fourth dan Seven Directivesupaya mewajibkan perusahaan dagang Eropa Go publicuntuk memberikan laporan pengelolaan perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan prinsip pengelolaanperusahaanyang tela direvisi tahun 2004, memaparkan enam prinsip dasar pengelolaan perusahaan. Pengungkapan dan transparansi dikupas pada prinsip kelima.Prinsip kelima OECD dalam pengungkapan dan transparansi pengelolaan perusahaan yaitu  Kerangka kerja pengelolaan perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan akurat dan tepat waktu dibuat untuk semua permasalahan menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan, performa, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada meteri informasi:

1)   Hasil keuangan dan usaha perusahaan.

2)   Sasaran perusahaan.

3)   Kepemilikan saham mayoritas dan hak voting.

4)   Kebijakan pembayaran gaji bagi anggota direksi dan eksekutif utama dan informasi mengenai anggota direksi, termasuk kelayakan mereka, proses pemilihan, kepemimpinan di perusahaan lainnya, dan apakan mereka dianggap independen oleh direksi.

5)   Tramsaksi dan pihak terkait.

6)   Faktor risiko terduga.

7)   Isu-isu menyangkut pegawai dan pemegang saham lainnya.

8)   Struktur dan kebijakan pemerintah, khususnya, isi dari hukum kebijakan perusahaan dan proses dimana hal ini diterapkan.

1. Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas tinggi akuntansi dan keuangan dan pengungkapan non-finansial.
2. Audit tahunan harus dilaksanakan oleh pihak independen, kompeten, dan auditor bermutu dalam rangka untuk memberikan sebuah sasaran eksternal dan asuransi untuk direksi dan pemegang saham di mana laporan keuangan memperlihatkan kedudukan dan performa keuangan dengan wajar dari peruhaan dalam semua aspek.
3. Auditor dari pihak luar sebaiknya bisa bertanggung jawab kepada pemegang saham dan perkewajiban perusahaan untuk bertindak sebagai profesional dalam melakukan audit.
4. Saluran untuk menyebarkan informasi harus seimbang, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pengguna dengan biaya efisien.
5. Rancangan kerja pengelolaan perusahaan harus dilengkapi dengan sebuah pendekatan efektif yang mengarah dan mengangkat ketentuan analisis atau nasihat dari analis, broker,agen rating, dan lainnya, yang sesuai dengan keputusan investor, bebas dari permasalahan bunga yang mungkin membahayakan integritas analisis atau nasihat mereka.

Jurnal Penelitian

Jurnal I

Nama Jurnal	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)
Volume / Halaman	Vol. 33 No. 1 / Halaman 146 - 153
Nama Penulis	1. Fery Ferial 2. Suhadak 3. Siti Ragil Handayani
Judul Jurnal	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)
Tanggal Jurnal	April 2016
Tujuan Penelitian	Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dan efeknya terhadap nilai perusahaan.
Variable Penelitian	Variable Independen : Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. Variable Dependen : Efek Terhadap Nilai Perusahaan.
Kesimpulan Penelitian	a. Berdasarkan hasil analisis statistik pertama menunjukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien jalur antara variabel GCG terhadap kinerja keuangan adalah negatif, berarti hubungan GCG dan kinerja keuangan adalah berlawanan. b. Berdasarkan hasil analisis statistik kedua menunjukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien jalur antara variabel GCG terhadap nilai perusahaan adalah positif, berarti hubungan GCG dan kinerja keuangan adalah linear atau berbanding lurus. c. Berdasarkan hasil analisis statistik ketiga menunjukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien jalur antara variabel kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan adalah negatif, berarti hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan adalah berlawanan.

Jurnal II

Nama Jurnal	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Volume / Halaman	Vol.13.No.2 / Halaman 564-581
Nama Penulis	1. Diana Istighfarin 2. Ni Gusti Putu Wirawati
Judul Jurnal	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Tanggal Jurnal	November 2015
Tujuan Penelitian	Menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Variable Penelitian	Variable Independen : Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. Variable Dependen : Efek Terhadap Nilai Perusahaan.
Kesimpulan Penelitian	Penelitian ini menemukan variabel kepemilikan institusional dan CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Jurnal III

Nama Jurnal	Jurnal Nominal
Volume / Halaman	Volume I Nomor I / Halaman 84 - 103
Nama Penulis	1. Reny Dyah Retno M. 2. Denies Priantinah M.Si., Ak.
Judul Jurnal	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)
Tanggal Jurnal	Tahun 2012
Tujuan Penelitian	Mengetahui : 1) Pengaruh GCG Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 2) Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftardi BEI periode 2007-2010 3) Pengaruh GCG Dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
Variable Penelitian	Variable Independen : Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Variable Dependen : Terhadap Nilai Perusahaan, kontrol Size, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage.
Kesimpulan Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Semakin tinggi tingkat implementasi GCG semakin tinggi nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya harga saham perusahaan. Pada variabel kontrol berupa Ukuran Perusahaan dan Leverage, terbukti memiliki korelasi positif signifikan terhadap GCG. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki masalah keagenan lebih besar karena lebih sulit untuk dimonitor, sehingga diperlukan penerapan corporate governance yang baik, perusahaan kecil mempunyai kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal dan membutuhkan penerapan corporate governance yang baik. Adanya korelasi antara Leverage terhadap GCG dikarenakan adanya corporate governance yang baik akan meminimalisasi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan mengenai keputusan pendanaan dan hal-hal yang berhubungan dengan leverage perusahaan. 2) Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Jenis industri, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hal ini dikarenakan kualitas Pengungkapan CSR dari tahun 2007-2010 masih rendah dan belum mengikuti standar GRI. Pada variabel kontrol Ukuran Perusahaan memiliki korelasi signifikan terhadap Pengungkapan CSR, semakin besar perusahaan Pengungkapan CSR yang dibuat juga cenderung semakin luas. Variabel kontrol Jenis Industri memiliki korelasi signifikan terhadap Pengungkapan CSR, dikarenakan luas Pengungkapan CSR antar perusahaan dalam industri yang satu dengan industri lainnya berbeda karena masing-masing industri memiliki karakterisitik yang berbeda. Pada variabel kontrol profitabilitas memiliki korelasi signifikan terhadap pengungkapan CSR dikarenakan perolehan laba yang semakin besar membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Pada variabel kontrol Leverage, memiliki korelasi signifikan terhadap Pengungkapan CSR dikarenakan manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan CSR yang dibuat agar tidak menjadi sorotan debtholders. 3) GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan corporate governance yang baik dan pengungkapan CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA
http://fadhilzs.blogspot.co.id/2012/04/resume-akuntansi-internasional-bab-5-7.html?m=1
http://garcianno.blogspot.co.id/2013/04/bab-5-pelaporan-dan-pengungkapan.html?m=1
https://adamfirdaus46.wordpress.com/2015/03/22/pelaporan-dan-pengungkapan/